Tentang Sahate

Sahate, atau yang memiliki arti "SATU HARAPAN TERWUJUD" merupakan aplikasi dari Pemerintah Kota Bandung yang di replikasi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media online.

Program Sahate bertujuan agar jalannya dana bantuan yang diturunkan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk membiayai berbagai proyek sosial yang diinginkan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Seluruh proses dalam Sahate dapat terlihat dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Melalui Sahate, seluruh masyarakat dan organisasi di Kabupaten Lebak dapat:

  1. Mengirimkan proposal terkait hibah bansos dan memonitor bagaimana status proposal tersebut (apakah diterima, ditolak, sedang diverifikasi, dan sebagainya); serta

  2. Ikut berpartisipasi dalam memonitor jalannya hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait jalannya hibah bansos tersebut.

Ayo ajukan ide kreatif kalian tanpa rasa takut akan penyelewengan dana yang diturunkan. Kita semua bersama dapat menjadi yang ahli dalam pembangunan Kabupaten Lebak, karena kita harus "BEKERJA DENGAN HATI".

APA YANG SAHATE WUJUDKAN

BANSOS atau Bantuan Sosial, yaitu program bantuan dana diberikan secara selektif oleh pemerintah untuk ide-ide kreatif yang diusulkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lebak khususnya, secara perseorangan atau kelompok. Bantuan Sosial, bersifat sementara, tidak terus-menerus, tidak mengikat dan tidak wajib.

HIBAH, yaitu program bantuan dana berkelanjutan dan terikat yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap pengajuan proyek kreatif dari Lembaga Sosial Masyarakat (Non-Government Organitation atau NGO).

TAHAPAN SAHATE

  1. Masyarakat menyerahkan proposal beserta kelengkapannya kepada Bupati Lebak cq. Kepala Bagian Umum Setda Lebak;
  2. Kepala Bagian Umum Setda Lebak melakukan verifikasi proposal beserta kelengkapannya dan melakukan entry data melalui website sahate.lebakkab.go.id, selanjutnya mencatat dan menyampaikan kepada OPD terkait sesuai bidangnya;
  3. OPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan bantuan sosial, apabila diperlukan dapat melibatkan Camat/Lurah/Kepala Desa;
  4. Tim Pertimbangan meneliti hasil evaluasi keabsahan OPD terkait dan selanjutnya memberikan pertimbangan kepada TAPD
  5. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memberikan rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PBH dan DNC PBBS;
  6. Bupati/Wakil Bupati menetapkan persetujuan DNC-PBH dan DNC-PBBS dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati/Wakil dan menjadi dasar pencantuman alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Tahapan

  • Pendaftaran Proposal Hibah Bansos
  • Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Oleh TU
  • Rekomendasi Dana Oleh OPD
  • Verifikasi Proposal Oleh Tim Pertimbangan
  • Verifikasi Proposal Oleh TAPD
  • Persetujuan Kepala Daerah
  • Dana Tersalurkan
  • Proyek Hibah Bansos Berjalan